Pilkada 2024: Begini Pandangan dan Imbauan Muhammadiyah
Dokumentasi Yazid Fanani
Penulis: Yazid Fanani, Ketua Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga PDM Ponorogo
Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 tinggal menghitung hari, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia telah menyuarakan pandangan dan himbauan penting terkait pelaksanaan pesta demokrasi ini. Organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan ini menekankan pentingnya menjaga integritas demokrasi dan mencegah praktik politik transaksional yang dapat merusak proses Pilkada dan melanggar aturan negara maupun agama.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah mengeluarkan pernyataan tegas terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024. Muhammadiyah menyerukan kepada seluruh jajaran pimpinan persyarikatan dan warga Muhammadiyah serta seluruh simpatisan untuk terlibat aktif dalam Pilkada serentak 2024, yakni Pilkada yang jujur, demokratis, bersih dan berintegritas.
Salah satu fokus utama Muhammadiyah dalam menghadapi Pilkada 2024 adalah penolakan terhadap praktik politik uang. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid menegaskan bahwa politik uang dalam bentuk apapun adalah haram. Baik berupa sogokan, imbalan, atau transaksi jual beli suara, semuanya dianggap melanggar nilai-nilai agama dan hukum. Selain itu juga politik uang berdampak buruk bagi demokrasi kita, karena ketika para pemimpin terpilih menggunakan politik uang, maka ketika menjabat bukan tidak mungkin salah satu yang menjadi prioritasnya adalah mengembalikan modal yang sudah ia dikeluarkan. Maka disinilah mereka mecari celah untuk melakukan perbuatan yang tidak semestinya salah satunya korupsi. Politik uang juga menciptakan ketidakadilan dalam pemilihan, di mana suara rakyat yang murni terpinggirkan oleh nominal uang diterima.
Maka dari itu, PP Muhammadiyah menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang demi menjaga integritas demokrasi. Mari kita mulai dari sekarang, dari diri kita sendiri dan keluarga terdekat untuk tidak menerima dan menolak segala bentuk praktik politik uang sekecil apapun, dalam bentuk apapun. Agar harapannya ke depan politik di Indonesia bebas dari politik transaksional yang berujung pada kepentingan pribadi atau kelompok. Budayakan merasa malu dan berdosa ketika kita menerimanya. Itu penting agar kita berkontribusi secara nyata dalam memberantas politik uang di negara kita yang kita cintai ini.
PP Muhammadiyah juga menekankan bahwa rakyat berhak mendapatkan pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap penegakan demokrasi dan berintegritas dalam kepemimpinanya di daerah. Muhammadiyah melalui ketua umum juga berpesan kepada calon pemimpin daerah agar sungguh-sungguh untuk meluruskan niat mengabdi pada rakyat dan mengurus daerah dengan sebaik-baiknya, bukan sekadar mencari kekuasaan atau jabatan semata. Maka kewajiban kita sebagai warga persyarikatan adalah mengawal dan menyampaikan aspirasi muhammadiyah kepada calon kepala daeran di wilayahnya masing masing sebagai wujud tanggung jawab kita di persyarikatan.
Selain itu, masyarakat diimbau agar tidak menjadi Golongan Putih (Golput) dan menggunakan hak pilih dengan cerdas, kritis dan bersih. kita diharapkan untuk memilih pemimpin yang bisa memajukan daerah dan mengedepankan kepentingan masyarakat serta pemimpin yang paling memperhatikan kepentingan persyarikatan. Untuk itu, sudah menjadi tugas dan kewajiban kita memilih calon kepala daerah yang paling berkontribusi besar untuk persyarikatan dan dapat membawa aspirasi persyarikatan.
Dengan adanya imbauan dan pandangan ini, Muhammadiyah berharap Pilkada 2024 dapat berlangsung damai, bersih, dan menghasilkan pemimpin yang amanah serta berintegritas. Organisasi ini menekankan pentingnya peran aktif setiap warga negara khususnya warga Muhammadiyah dalam menciptakan Pilkada yang bebas dari praktik-praktik yang mencederai demokrasi pilkada serentak tahun 2024 ini.
