Isu Sosialisasi Kondom dan Larangan Pakai Jilbab Paskibraka, PDPM Ponorogo: Perlu Dialog Terbuka dan Inklusif
Penulis : Acir El Delizen
Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Ponorogo telah mengeluarkan pernyataan sikap terkait beberapa isu penting yang akhir-akhir ini menjadi perdebatan di masyarakat. Pernyataan ini menegaskan penolakan mereka terhadap sosialisasi kondom di kalangan pelajar serta pencopotan jilbab pada anggota Paskibraka, Selasa (29/7/24).
Dalam pernyataan tersebut, Bidang Hukum dan HAM PDPM Ponorogo Ahmad Asti Prabela menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama kebebasan beragama dan berekspresi. Menurutnya, pencopotan jilbab pada anggota Paskibraka merupakan bentuk pelanggaran hak.
“Setiap individu berhak menjalankan keyakinan agamanya tanpa diskriminasi atau paksaan. Langkah ini perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan,” kata perwakilan dari bidang tersebut.
Selain itu, Ahmad juga mengritisi sosialisasi kondom di kalangan pelajar yang dianggap tidak tepat tanpa konteks yang sesuai.
“Sosialisasi ini berpotensi merusak nilai-nilai moral dan budaya yang telah tertanam dalam diri para pelajar dan masyarakat luas,” imbuhnya.
Pendidikan kesehatan reproduksi, lanjutnya, seharusnya dilakukan dengan memperhatikan aspek moral, etika, dan agama
Dia pun menegaskan bahwa pencopotan jilbab dapat berdampak negatif pada partisipasi pelajar muslim dalam kegiatan nasional seperti Paskibraka. Menurut Ahmad tindakan tersebut bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi pendidikan dan organisasi yang seharusnya menjadi contoh penghormatan terhadap keberagaman dan keyakinan.
Untuk itu, dia mengusulkan adanya dialog terbuka dan inklusif antara sekolah, pemerintah, orang tua, dan siswa dalam merumuskan kebijakan pendidikan.
“Kebijakan yang inklusif harus mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dan mengakomodasi keragaman nilai dan keyakinan yang ada di masyarakat,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Ahmad Asti Prabela merekomendasikan program edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi, etika, dan penghormatan antar individu.
Dengan pernyataan ini, Bidang Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiya Ponorogo berharap dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang menghargai hak asasi manusia dan nilai-nilai budaya, sehingga generasi muda dapat tumbuh dengan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan dan tanggung jawab sosial.