Sudah Saatnya Muhammadiyah Jadikan Politik Sebagai Sarana dan Media Dakwah
Suli Da’im Saat Menyampaikan Materi dalam Kajian Ramadhan PDM Ponorogo
Liputan Dita Fitria Wati, TMC Muhammadiyah Ponorogo
Kajian Ramadhan bertajuk “Peran Muhammadiyah Pasca Pemilu 2024” digelar oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Ponorogo di Sporthall SMA Muhipo, Kamis (5/4/24).
Hadir dalam acara, Bupati Ponorogo H Sugiri Sancoko SE MM, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim Muhammad Mirdasy SIP, DPRD Jawa Timur Dapil IX Terpilih 2024, H Suli Da’im SPd MM, Ketua PDM Ponorogo Drs H Muh Syafrudin MA, Ketua Pimpinan Daerah Aisyiah (PDA) Ponorogo H Titi Listyorini SH, dan beberapa perwakilan PCM juga Organisasi Otonom.
Suli Da’im yang didapuk menjadi pemateri dalam kajian tersebut memaparkan tentang politik dan kekuasaan. Menurutnya, apapun langkah kekuasaan pasti memerlukan taktik politik karena itu adalah siyasah atau strategi untuk mengambil kekuasaan.
“Muhammadiyah sudah saatnya menempatkan politik sebagai sarana dan media untuk gerakan dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dengan cara membangun hubungan kedekatan yang sama kepada partai politik bukan malah membangun jarak yang sama,” terangnya.
Lebih lanjut, Suli mengungkap persoalan politik pada Muhammadiyah itu berdasar pada tiga hal, yakni persoalan isi kepala yang berisi visi dan misi integritas kapasitas jumlah kepala dan isi tas.
“Menjadikan politik sebagai media dakwah, berarti berusaha untuk menghadirkan dan menransformasikan ajaran agama Islam dalam seluruh aspek kehidupan,” imbuhnya.
Tak hanya itu, dia menyebut beberapa cara selain yakni dengan memanfaatkan aktor, politik sebagai media dakwah juga bisa dengan memanfaatkan saluran-saluran politik seperti Partai Politik (Parpol), karena Muhammadiyah bukan parpol, maka kader yang ingin terjun ke medan politik memiliki hak untuk bergabung dengan Parpol.
“Muhammadiyah memiliki prinsip partisipasi, representasi, dan agensi karena politik disalurkan lewat berbagai sarana yang ada, dan Muhammadiyah tetap berada pada khitahnya, yakni mengembangkan politik kebangsaan,” tandasnya.
